Timeline Alur Penanganan Perkara Kejaksaan

Mulai dari SPDP hingga Eksekusi

Kode Surat (P-xx) Dokumen/Aksi Status/Hasil

Catatan: beberapa tahapan bisa berulang (mis. P-19).

1) Penerimaan SPDP

Penyidik mengirim SPDP ke Kejaksaan segera setelah penyidikan dimulai.

P-16 (Penunjukan Jaksa Peneliti) SPDP terdaftar

Pencatatan di register perkara & verifikasi identitas tersangka/korban/perkara.
Penunjukan Jaksa Peneliti untuk mengawal penelitian berkas dari awal.
Koordinasi awal dgn penyidik: rencana penyerahan berkas Tahap I & jadwal komunikasi.

2) Penelitian Berkas (Tahap I)

Berkas pertama diserahkan untuk dinilai kelengkapan formil & materil.

P-18 (Notif Hasil Penelitian) P-19 (Petunjuk Pemenuhan) Iteratif sampai lengkap

Formil: kewenangan penyidik, identitas para pihak, locus & tempus, surat-surat.
Materil: kecukupan alat bukti, konstruksi pasal, hubungan bukti–peristiwa.
Jika kurang → diterbitkan P-19 berisi petunjuk spesifik; penyidik lengkapi lalu kirim ulang.

3) Berkas Dinyatakan Lengkap – P-21

Setelah lengkap, Jaksa menerbitkan P-21 sebagai dasar Tahap II.

P-21 terbit Siap Tahap II

Koordinasi jadwal penyerahan tersangka & barang bukti dengan penyidik.
Pemberitahuan kepada tersangka/PH terkait kehadiran pada Tahap II (bila diperlukan).

4) Tahap II – Penyerahan Tersangka & Barang Bukti

Tersangka & barbuk diserahkan ke Jaksa; tanggung jawab beralih ke JPU.

Penyusunan Surat Dakwaan Pengaturan Penahanan (bila perlu)

Pemeriksaan administrasi barbuk (jenis, jumlah, kondisi) & chain of custody.
Penentuan status penahanan sesuai syarat subjektif & objektif KUHAP.
Mulai menyusun surat dakwaan & kelengkapan pelimpahan.

5) Restorative Justice (RJ) – Opsional

Untuk perkara tertentu, dapat ditempuh penyelesaian berbasis keadilan restoratif sebelum pelimpahan ke PN.

RJ (Pemulihan, Perdamaian) Kesepakatan Para Pihak

Memenuhi prasyarat: mis. kerugian terbatas, ancaman pidana tertentu, pelaku/korban sepakat berdamai.
Fokus pada pemulihan keadaan, permintaan maaf, penggantian kerugian (bila disepakati).
Jika RJ berhasil → penanganan dapat dihentikan sesuai ketentuan; jika tidak → lanjut pelimpahan.

6) Pelimpahan ke Pengadilan – P-31

Pelimpahan berkas + surat dakwaan ke PN; registrasi & penetapan jadwal sidang.

P-31 (Pelimpahan) Koordinasi pemanggilan saksi/ahli

Penyerahan berkas fisik/digital sesuai daftar isi & berita acara pelimpahan.
Pengecekan kelengkapan administrasi oleh PN & pembuatan nomor perkara.

7) Persidangan

Agenda: dakwaan → eksepsi (bila ada) → pembuktian (saksi/ahli/barbuk) → tuntutan → pembelaan → replik–duplik.

Tuntutan dibacakan

JPU memastikan kehadiran saksi/ahli & integritas barang bukti.
Penuntutan disusun proporsional berdasar fakta persidangan & alat bukti.

8) Putusan Pengadilan

PN menjatuhkan putusan (bebas, lepas, atau pidana). Pertimbangkan upaya hukum (banding/kasasi/PK).

Inkracht (jika tidak ada/selesai upaya hukum)

Monitoring tenggat pengajuan upaya hukum oleh para pihak.
Jika upaya hukum ditempuh → berkas dilanjutkan ke tingkat berikutnya.

9) Eksekusi oleh Jaksa

Pelaksanaan amar putusan setelah inkracht: pidana badan (Lapas/Rutan), pidana denda (penagihan/kurungan pengganti), dan barbuk (dirampas/dimusnahkan/dikembalikan).

Eksekusi tuntas Laporan pelaksanaan

Koordinasi dgn Lapas/Rutan, Keuangan Negara (untuk denda/sita), & pihak terkait barbuk.
Dokumentasi eksekusi & pelaporan kepada pimpinan sesuai SOP.