Logo Logo Portal Informasi
PIDANA UMUM
Info perkara Visualisasi Peta

Restorative Justice (RJ) di Kejaksaan

Ringkasan konsep, syarat, proses, dan posisi RJ dalam alur perkara pidana.

SKP2 Pemulihan Perdamaian
Dasar Hukum (intisari)
  • Peraturan Kejaksaan RI ttg Penghentian Penuntutan berdasar RJ.
  • Pedoman internal terkait (mis. penanganan perkara tertentu).
Tujuan
  • Fokus pada pemulihan korban/masyarakat, bukan pembalasan.
  • Memulihkan hubungan sosial melalui kesepakatan para pihak.
Output
  • SKP2: Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan berdasar RJ.
  • Dokumentasi perdamaian & pemulihan kerugian.
Fasilitasi
  • Rumah Restoratif Justice (mediasi/perdamaian).
  • Ekspose/approval berjenjang internal Kejaksaan.
Syarat Utama (ringkas)
Prinsip & Kelayakan
  • Pelaku biasanya first offender (baru pertama kali), menyesali perbuatan, kooperatif.
  • Ancaman pidana relatif ringan (umumnya sampai batas tertentu / denda saja).
  • Kerugian tergolong kecil dan dipulihkan (ganti rugi/pengembalian).
  • Perdamaian nyata antara pelaku–korban, respons lingkungan/masyarakat positif.
  • Kesesuaian kebijakan (pedoman internal & hasil ekspose/approval berjenjang).
Catatan: implementasi RJ mengikuti pedoman/ketentuan internal yang berlaku. Penilaian kasus-per-kasus dilakukan oleh JPU dan pimpinan berjenjang.
Proses Singkat
  1. Identifikasi kelayakan oleh JPU (seringnya setelah Tahap II, sebelum pelimpahan ke PN).
  2. Fasilitasi RJ: mediasi/perdamaian, pemulihan kerugian di Rumah RJ/ruang mediasi.
  3. Ekspose/Approval berjenjang sampai tingkat yang ditentukan.
  4. Disetujui → diterbitkan SKP2; tidak disetujui → lanjut ke penuntutan biasa.
Posisi RJ dalam Timeline Perkara
Tahap II Penyerahan tersangka & barang bukti ke Jaksa (tanggung jawab beralih ke JPU).
RJ (Opsional) Jika syarat terpenuhi, ditempuh perdamaian & pemulihan.
SKP2 Jika disetujui → penghentian penuntutan.
P-31 Jika RJ tidak ditempuh/tidak disetujui → pelimpahan ke PN (penuntutan biasa).

Umumnya setelah Tahap II (tanggung jawab beralih ke JPU) dan sebelum pelimpahan ke PN, saat berkas dan pihak-pihak siap dimediasi untuk perdamaian/pemulihan.

SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Selain itu, dilampirkan bukti perdamaian, berita acara mediasi, dan dokumen pemulihan kerugian (bila ada).

Perkara mengikuti jalur biasa: penyusunan dakwaan → P-31 (pelimpahan) → persidangan → putusan → eksekusi (jika berkekuatan hukum tetap).
© 2026 Kejaksaan Republik Indonesia